Pertemuan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadi pertaruhan yang teramat besar dan penting. Ini pertaruhan apakah KPK bertekuk lutut di hadapan DPR atau sebaliknya, tegar menegakkan wibawa dan independensi mereka.
Dalam pertemuan itu, menurut rencana, dari pihak DPR akan hadir pimpinan DPR, pimpinan Komisi III, dan pimpinan fraksi. KPK akan diwakili para unsur pimpinan.
Sebelumnya, KPK menolak bertemu DPR karena pimpinan badan anggaran (banggar) diikutsertakan dalam rencana pertemuan itu. Padahal, pimpinan banggar termasuk pihak yang beperkara dan sedang dalam proses pemeriksaan. KPK dilarang mengadakan pertemuan dengan pihak beperkara.
KPK kali ini memenuhi undangan DPR karena pertemuan tanpa dihadiri unsur pimpinan banggar. Pertanyaannya, apakah yang seharusnya dilakukan KPK bila ternyata dalam pertemuan hari ini juga dihadiri pimpinan banggar atau ternyata membahas kasus di banggar yang sedang ditangani KPK?
Jawabnya, mestinya sangat tegas, yaitu pimpinan KPK harus meninggalkan pertemuan itu alias walk out.
Jika itu yang terjadi, jelas langkah pimpinan KPK sudah tepat dan benar. KPK harus dengan sekuat tenaga menjaga wibawa dan independensi mereka. KPK harus bebas dari intervensi siapa pun. KPK harus pula bebas menyidik semua perkara korupsi di semua lembaga negara, termasuk DPR.
Namun, bila sebaliknya yang terjadi, samalah artinya KPK sudah bertekuk lutut di hadapan DPR. Lonceng kematian KPK sudah dibunyikan. KPK benar-benar ibarat cecak yang tidak kuasa melawan buaya DPR. Era pemberantasan korupsi pun berakhir karena tekad untuk itu sekadar wacana.
Celakanya, indikasi intervensi DPR terhadap KPK sudah diperlihatkan. Setidaknya, itu yang dilontarkan Ketua DPR Marzuki Alie yang meminta KPK untuk menghentikan sementara pemeriksaan terhadap pimpinan banggar.
Dalam pertemuan hari ini sangat terbuka kemungkinan pimpinan DPR, pimpinan Komisi III, dan pimpinan fraksi menjadi perpanjangan tangan yang menegosiasikan berbagai kepentingan banggar yang tengah terseret proses hukum.
Kebusukan di banggar terbongkar berawal dari nyanyian anggota banggar sendiri. Adalah Wa Ode Nurhayati, anggota banggar dari Fraksi PAN, yang memaparkan kebobrokan di banggar.
Sontak nyanyian Wa Ode itu membuat telinga jajaran banggar dan pimpinan DPR memerah. Wa Ode tak sendirian. Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus korupsi di Kemenpora, juga ikut bernyanyi tentang kebobrokan banggar dan terbongkarnya kasus korupsi di Kemenakertrans, yang juga menyeret-nyeret banggar.
Karena itu, pertemuan DPR dan KPK hari ini menjadi pertaruhan teramat penting bagi wajah sesungguhnya lembaga masing-masing. Apakah wajah garang KPK berubah menjadi loyo dan letoi, sedangkan DPR kian menampilkan wajah tirani yang tiada malu dan tak tahu diri?
sumber : media indonesia
Dalam pertemuan itu, menurut rencana, dari pihak DPR akan hadir pimpinan DPR, pimpinan Komisi III, dan pimpinan fraksi. KPK akan diwakili para unsur pimpinan.
Sebelumnya, KPK menolak bertemu DPR karena pimpinan badan anggaran (banggar) diikutsertakan dalam rencana pertemuan itu. Padahal, pimpinan banggar termasuk pihak yang beperkara dan sedang dalam proses pemeriksaan. KPK dilarang mengadakan pertemuan dengan pihak beperkara.
KPK kali ini memenuhi undangan DPR karena pertemuan tanpa dihadiri unsur pimpinan banggar. Pertanyaannya, apakah yang seharusnya dilakukan KPK bila ternyata dalam pertemuan hari ini juga dihadiri pimpinan banggar atau ternyata membahas kasus di banggar yang sedang ditangani KPK?
Jawabnya, mestinya sangat tegas, yaitu pimpinan KPK harus meninggalkan pertemuan itu alias walk out.
Jika itu yang terjadi, jelas langkah pimpinan KPK sudah tepat dan benar. KPK harus dengan sekuat tenaga menjaga wibawa dan independensi mereka. KPK harus bebas dari intervensi siapa pun. KPK harus pula bebas menyidik semua perkara korupsi di semua lembaga negara, termasuk DPR.
Namun, bila sebaliknya yang terjadi, samalah artinya KPK sudah bertekuk lutut di hadapan DPR. Lonceng kematian KPK sudah dibunyikan. KPK benar-benar ibarat cecak yang tidak kuasa melawan buaya DPR. Era pemberantasan korupsi pun berakhir karena tekad untuk itu sekadar wacana.
Celakanya, indikasi intervensi DPR terhadap KPK sudah diperlihatkan. Setidaknya, itu yang dilontarkan Ketua DPR Marzuki Alie yang meminta KPK untuk menghentikan sementara pemeriksaan terhadap pimpinan banggar.
Dalam pertemuan hari ini sangat terbuka kemungkinan pimpinan DPR, pimpinan Komisi III, dan pimpinan fraksi menjadi perpanjangan tangan yang menegosiasikan berbagai kepentingan banggar yang tengah terseret proses hukum.
Kebusukan di banggar terbongkar berawal dari nyanyian anggota banggar sendiri. Adalah Wa Ode Nurhayati, anggota banggar dari Fraksi PAN, yang memaparkan kebobrokan di banggar.
Sontak nyanyian Wa Ode itu membuat telinga jajaran banggar dan pimpinan DPR memerah. Wa Ode tak sendirian. Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus korupsi di Kemenpora, juga ikut bernyanyi tentang kebobrokan banggar dan terbongkarnya kasus korupsi di Kemenakertrans, yang juga menyeret-nyeret banggar.
Karena itu, pertemuan DPR dan KPK hari ini menjadi pertaruhan teramat penting bagi wajah sesungguhnya lembaga masing-masing. Apakah wajah garang KPK berubah menjadi loyo dan letoi, sedangkan DPR kian menampilkan wajah tirani yang tiada malu dan tak tahu diri?
sumber : media indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar